Jakarta, Sirkulasi | Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G) mengkritisi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mewajibkan mata pelajaran bahasa Prancis.
Koordinator P2G, Satriwan Salim menilai instruksi Presiden tidak jelas dan hanya dirasa sebagai basa basi diplomatik. Sebab, keinginan itu disampaikan tanpa alasan dan sebab yang jelas.
Apalagi, setahun sebelumnya, Presiden juga sempat meminta sekolah mulai mengajarkan mata pelajaran bahasa Portugis. Bukan tidak mungkin, ke depan Presiden juga akan meminta secara tiba-tiba pembelajaran bahasa Jepang usai bertemu PM Jepang.
“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda,” ujar Satriwan dalam keterangannya, Jumat (29/5).
“Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” imbuhnya.
Satriwan menilai pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Artinya, pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis bukan prioritas merujuk RPJMN yang sudah ditetapkan.
Kedua, mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah artinya mulai SD, SMP, SMA/sederajat hanya akan menambah beban kurikulum bagi murid. Sebab, kata Satriwan, struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran.
“Dengan asumsi 1 sekolah ada 2 guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut,” katanya.
Menurut Satriwan, bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya yakni bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang, telah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat dan sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini.
Bahkan, di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris masuk dalam mata pelajaran sebagai program keahlian untuk mendukung keterampilan.
“Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa,” katanya.
Oleh karena itu, kata Satriwan, alih-alih mewajibkan bahasa Prancis maupun Portugis, P2G menilai yang paling mendesak dibenahi adalah kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar.
Sebab, katanya, hasil TKA SMA (2025) dinilai menyedihkan, karena rata-rata nilai Bahasa Inggris 24,93; Matematika 36,10; dan Bahasa Indonesia 55,38.
“Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah,” katanya.
Prabowo menginstruksikan agar sekolah di Indonesia mulai menerapkan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran saat kunjungan kenegaraan Presiden di Paris, Prancis pada Kamis (28/5).
Dalam pidatonya di Istana Elysee, Paris, Prabowo mengaku sudah berkunjung sebanyak tiga kali dalam setahun ke Prancis. Ia mengklaim hubungan kedua negara tersebut berada di tahap sangat baik dan ingin meningkatkan hubungan dalam hal sains dan teknologi, serta pendidikan.
“Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo dalam pantauan pidatonya di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (28/5) malam.(*ade)
