Denpasar, Sirkulasi | Kontraktor pembangunan kios di kawasan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, PT Megah Tama Perkasa, tidak bisa serta-merta dipersalahkan atas polemik batas lahan yang kini mencuat. Pasalnya, perusahaan yang dipimpin I Wayan Sutaya tersebut melaksanakan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak, perencanaan teknis, dan mekanisme pengadaan pemerintah melalui tender terbuka.
Proyek senilai Rp9.435.487.592 itu merupakan pekerjaan pembangunan kios yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaannya, PT Megah Tama Perkasa berkedudukan sebagai penyedia jasa konstruksi yang menjalankan pekerjaan sesuai dokumen dan ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Berdasarkan data pengadaan, paket pembangunan kios Pantai Pandawa tercatat memiliki kode RUP 63019898 dengan pagu anggaran Rp12 miliar. Proses pengadaan dilaksanakan melalui tender, bukan penunjukan langsung tanpa proses kompetisi.
Tahapan pengumuman pascakualifikasi dimulai 10 Juni 2026, dilanjutkan dengan pengunduhan dokumen pemilihan dan pemberian penjelasan kepada peserta tender. PT Megah Tama Perkasa kemudian ditetapkan sebagai penyedia dengan nilai kontrak Rp9.435.487.592.
Dokumen proyek mencatat kontrak pekerjaan bernomor 000.0.3/1427/Dispar tertanggal 10 Juli 2026. Selanjutnya, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 000.3.3/1445/Dispar diterbitkan pada 14 Juli 2026 dengan waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender.
Direktur PT Megah Tama Perkasa, I Wayan Sutaya, menegaskan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan dokumen kontrak dan perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek. Pihaknya menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait ketika muncul persoalan di lapangan.
Dalam pekerjaan konstruksi pemerintah, penyedia jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi teknis, volume, dan ketentuan kontrak. Sementara penetapan lokasi, penguasaan lahan, penyusunan perencanaan, serta persetujuan perubahan pekerjaan melibatkan pemilik proyek dan pejabat yang memiliki kewenangan.
Karena itu, apabila kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara tapak pembangunan dengan batas penguasaan lahan, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Tidak tepat apabila tanggung jawab langsung diarahkan kepada kontraktor tanpa terlebih dahulu memeriksa proses penyiapan lokasi, survei, perencanaan, gambar kerja, hingga instruksi pelaksanaan.
Perkembangan penting dalam proyek ini terlihat dari surat Dinas Pariwisata Badung Nomor 000.3.3/3297/Dispar tertanggal 11 November 2026. Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata Badung, Anak Agung Putri Mas Agung, ST, tersebut merupakan tanggapan atas surat kontraktor Nomor 240/MTP/XI/2026 tertanggal 11 November 2026.
Surat kontraktor itu berisi permohonan kepastian jumlah unit kios yang harus dibongkar serta penetapan dan pemindahan lokasi toilet pada pekerjaan pembangunan gedung kios/koperasi/pasar di kawasan Pantai Pandawa.
Dalam surat balasan tersebut, Dispar Badung menjelaskan bahwa rencana pembangunan delapan unit kios tipe I disesuaikan menjadi dua unit. Penyesuaian dilakukan karena sebagian tapak rencana kios berada di luar batas lahan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Badung.
Dispar Badung juga menegaskan bahwa penyedia jasa wajib memastikan seluruh bangunan yang dilanjutkan berada di dalam batas lahan milik atau yang dikuasai Pemkab Badung. Sementara pembongkaran pekerjaan yang telah terbangun di luar batas lahan dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pembongkaran dan perubahan pekerjaan memiliki mekanisme formal yang harus dipenuhi. Kontraktor tidak dapat mengambil keputusan sendiri terkait perubahan mendasar terhadap pekerjaan tanpa dasar dan persetujuan pejabat berwenang.
I Wayan Sutaya sebelumnya juga membenarkan bahwa enam dari delapan kios yang semula direncanakan telah dibongkar.
“Dari sekitar delapan unit, enam unit itu dibongkar,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026).
Pembongkaran tersebut menjadi bagian dari penyesuaian pekerjaan setelah adanya kepastian mengenai batas lahan. Langkah selanjutnya dilakukan berdasarkan arahan dan ketentuan yang disampaikan instansi pemilik proyek.
Selain pengurangan jumlah kios, surat Dispar Badung juga mengatur pemindahan lokasi toilet ke area penataan gate. Pemindahan dilakukan karena sebagian tapak toilet dalam rencana awal disebut berada di luar batas lahan Pemkab Badung.
Lokasi baru toilet harus mempertimbangkan zonasi, sirkulasi pengunjung, kemudahan operasional, serta akses pemeliharaan. Desainnya juga wajib mempertahankan kapasitas fasilitas sesuai rencana awal, termasuk jumlah kloset, urinoir, wastafel, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Dispar Badung selanjutnya meminta kontraktor berkoordinasi dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk menyesuaikan site plan, denah kios, serta detail toilet berdasarkan kondisi lapangan dan hasil pengukuran batas lahan. Gambar revisi harus disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memperoleh persetujuan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Perubahan pekerjaan juga wajib dituangkan melalui adendum kontrak sesuai Pasal 36 dan Pasal 37 Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dokumen pendukungnya meliputi perintah perubahan tertulis, berita acara pemeriksaan bersama, gambar revisi, perhitungan volume dan biaya pekerjaan tambah-kurang, berita acara negosiasi teknis dan harga, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan.
Penambahan nilai kontrak akibat perubahan pekerjaan, apabila ada, dibatasi maksimal 10 persen dari nilai kontrak awal dan harus didukung ketersediaan anggaran. Sementara pekerjaan lain yang berada di dalam batas lahan Pemkab Badung dan tidak terdampak penyesuaian tetap dilanjutkan sesuai kontrak dan jadwal.
Di sisi lain, persoalan proyek ini sebelumnya mendapat keberatan dari warga yang mengklaim sebagian area pekerjaan berada di atas tanah milik mereka. Pemilik lahan mempersoalkan penggunaan bidang tanah tersebut untuk pembangunan kios, termasuk dugaan penempatan dan penumpukan material konstruksi tanpa izin.
Warga juga menuding adanya penimbunan puing atau sisa bongkaran serta penggalian tanah di area yang diklaim sebagai milik mereka. Bahkan, sebagian area disebut dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan kios tanpa persetujuan pemilik tanah.
Persoalan tersebut turut dikaitkan dengan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 14 Oktober 2026. Hasil pengukuran yang disebut diterbitkan pada 30 Oktober 2026 menjadi dasar keberatan pemilik tanah karena menunjukkan adanya bagian tapak kios yang diduga masuk ke bidang tanah warga.
Pemilik lahan juga telah mengajukan permohonan pemulihan atau penegasan kembali batas tanah pada Oktober 2026. Mereka meminta penggunaan lahan yang diklaim sebagai milik warga dihentikan dan bangunan yang telanjur berdiri di atasnya dibongkar.
Persoalan itu kemudian dibahas dalam koordinasi di Kejaksaan Negeri Badung pada Senin (9/11/2026), yang dipimpin Kasi Datun. Berdasarkan keterangan pemilik tanah, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa bangunan yang berada di atas tanah warga harus dibongkar.
“Yang membangun di tanah orang harus dibongkar. Yang belum ada bangunan jangan membangun baru,” demikian pernyataan pemilik lahan mengenai tuntutannya.
Meski demikian, pemilik lahan menyatakan tidak meminta seluruh proyek dibatalkan. Mereka hanya meminta agar bangunan yang berdiri di atas tanah yang diklaim sebagai milik warga dibongkar dan tidak ada pembangunan baru di atas bidang tersebut tanpa persetujuan.
Warga juga mempertanyakan siapa pihak yang memberikan arahan penggunaan lahan, apakah pemeriksaan status dan batas tanah telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, serta siapa yang bertanggung jawab atas penempatan material, penimbunan puing, penggalian, dan pembangunan kios di area yang disengketakan.
Mereka meminta dokumen perencanaan, gambar kerja, batas lokasi proyek, serta dasar penggunaan lahan dibuka secara transparan. Warga juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa proyek senilai Rp9,43 miliar tersebut, mulai dari penggunaan anggaran, penentuan lokasi, proses pengadaan, pengawasan kontrak, hingga dugaan penggunaan tanah warga tanpa izin.
Namun, desakan pemeriksaan tersebut tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran oleh kontraktor. Proses tender yang tercatat, keberadaan kontrak dan SPMK, serta surat resmi Dispar Badung mengenai perubahan pekerjaan merupakan bagian dari fakta administrasi yang harus ikut diperiksa secara objektif.
Untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab, pemeriksaan perlu menjangkau seluruh tahapan proyek. Mulai dari penyiapan dan penetapan lokasi, pengukuran batas lahan, penyusunan gambar perencanaan, pelaksanaan tender, penyerahan lokasi kerja, pengawasan, hingga instruksi perubahan pekerjaan.
Dengan demikian, PT Megah Tama Perkasa tidak semestinya langsung dijadikan pihak yang dipersalahkan hanya karena muncul persoalan batas lahan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi atau perencanaan, tanggung jawabnya harus ditentukan berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing pihak, bukan sekadar berdasarkan siapa yang mengerjakan bangunan di lapangan.
Terlebih, kontraktor telah mengajukan permohonan kepastian kepada Dispar Badung dan terdapat surat resmi yang mengatur penyesuaian jumlah kios, pemindahan toilet, serta mekanisme perubahan kontrak. Fakta ini perlu menjadi pertimbangan dalam menilai bagaimana kontraktor menjalankan kewajibannya.
Di tengah sorotan terhadap proyek pembangunan kios Pantai Pandawa, transparansi dokumen dan pemeriksaan menyeluruh menjadi penting. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan persoalan batas lahan, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang dibebani tanggung jawab tanpa dasar bukti yang jelas.




















