Badung, Sirkulasi | Proyek puluhan kios di Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kuta Selatan, senilai Rp9,43 miliar, dipersoalkan warga. Proyek Dinas Pariwisata Badung ini diduga dibangun di sempadan pantai dan sebagian berdiri di atas tanah milik warga.
Warga mendesak KPK memeriksa proyek tersebut. “Ada apa dengan Dinas Pariwisata Badung? Kok getol sekali membangun di sempadan pantai? KPK perlu memeriksa ini,” kata sumber warga, Rabu (11/11/2026).
Dugaan itu menguat setelah pengukuran BPN. Pengajuan pengembalian batas dilakukan Oktober 2026, pengukuran 14 Oktober, dan hasil keluar 30 Oktober 2026: sebagian kios masuk ke bidang tanah milik warga.
Persoalan dibahas dalam rapat koordinasi di Kejari Badung, Senin (9/11/2026), yang dipimpin Kasi Datun. Versi pemilik tanah, rapat menyimpulkan bangunan di atas tanah warga harus dibongkar. Namun pembangunan bagian lain, termasuk toilet yang belum dibangun, masih hendak dilanjutkan.
Pemilik tanah menegaskan tidak meminta seluruh proyek dibongkar. “Yang membangun di tanah orang harus dibongkar. Yang belum ada bangunan jangan membangun baru.”
Warga juga mempertanyakan pendampingan Datun yang dinilai mengarahkan proyek tetap jalan, padahal kesalahan perencanaan sudah diakui. Padahal konsultan proyek menyebut kontrak memungkinkan pengurangan volume dan perubahan desain, yang kewenangannya ada di Dinas Pariwisata.
Soal pengusul pun masih simpang siur. Awalnya disebut usulan Desa Adat Kutuh, namun Jero Bendesa disebut menyatakan itu proyek pemda dan desa tidak tahu langsung prosesnya.
Warga meminta persoalan dibuka transparan: siapa pengusul, siapa perencana, siapa untung, siapa rugi, serta apakah proyek ini menaikkan PAD lewat PHR atau justru mematikan potensi pariwisata premium Pandawa.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pariwisata Badung, Kejari Badung, dan pihak terkait belum memberikan keterangan resmi.
