TOKYO, Pemerintah Jepang meluncurkan badan nasional baru yang berfokus pada penanggulangan bencana pada Senin (2/11/2026). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa bumi dahsyat di sepanjang pesisir Pasifik atau di Tokyo, maupun letusan Gunung Fuji.
Lebih dari 350 pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Nasional ini akan mengawasi upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rekonstruksi.
Badan ini tidak dibentuk untuk mengantisipasi satu bencana spesifik tertentu, melainkan untuk menjawab kekhawatiran mengenai apakah Jepang telah siap menghadapi krisis berskala besar seperti gempa bumi dan tsunami tahun 2011 di Jepang bagian utara yang menewaskan hampir 20.000 orang, serta bencana nuklir Fukushima yang menyusul kemudian.
Jepang, yang terletak di sepanjang “Cincin Api” Pasifik, merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana, namun sebelumnya belum pernah memiliki badan khusus yang didedikasikan untuk menangani masalah ini.
“Sebagai pusat komando tanggap bencana, kami akan melakukan segala upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan demi melindungi nyawa dan harta benda masyarakat… dengan tujuan menjadi negara yang paling siap menghadapi bencana di dunia,” ujar Menteri Rekonstruksi, Goshi Hosono. Ia akan mengelola badan tersebut, yang dipimpin oleh Sanae Takaichi melansir AP News.
“Meskipun kita tidak dapat mencegah bencana alam, kita dapat mengurangi kerusakannya dengan cara bersiap diri,” kata Takaichi kepada para staf badan tersebut dalam upacara peluncuran.
Badan ini mendorong peninjauan kesiapsiagaan secara nasional.
Pada hari Senin, Hosono mengeluarkan “imbauan darurat” yang meminta pemerintah daerah dan warga untuk memeriksa ketahanan gempa pada hunian mereka, memastikan perabotan terpasang dengan aman, mengevaluasi prosedur evakuasi, serta menyediakan persediaan air dan toilet portabel yang cukup untuk setidaknya tiga hari.
“Mohon pikirkan hal ini secara pribadi dan segera ambil tindakan,” ujarnya.
Hosono, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri yang bertanggung jawab atas krisis nuklir Fukushima, menyatakan ingin memanfaatkan keahlian yang ia peroleh dari bencana tahun 2011 untuk memperkuat badan baru ini.
Sebelumnya, sebuah badan rekonstruksi sempat dibentuk untuk membantu pemulihan Jepang bagian utara pascabencana 2011, termasuk mendukung upaya dekontaminasi dan penonaktifan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Upaya-upaya tersebut memerlukan dukungan jangka panjang, namun saat itu belum ada badan penanggulangan bencana yang terpusat. Kurang dari separuh pejabat pemerintah daerah di Jepang telah menerima pelatihan manajemen bencana dalam lima tahun terakhir. Menurut Hosono, hanya 15% pemerintah daerah yang memiliki rencana kontinjensi evakuasi bagi penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan.
Selama ini, Jepang mengandalkan unit tanggap bencana sementara yang dibentuk dari berbagai kementerian dan departemen, tanpa adanya pusat komando permanen lintas departemen.
Jepang berupaya mengatasi risiko yang ada.
Para ahli telah memperingatkan kemungkinan terjadinya gempa besar dalam beberapa dekade mendatang. Meskipun waktu dan lokasi pastinya tidak dapat diprediksi, pemerintah ingin masyarakat tetap bersiap.
Kekhawatiran terbesar adalah gempa dahsyat (*megaquake*) yang berkaitan dengan Palung Nankai sebuah palung bawah laut di Samudra Pasifik di lepas pantai tenggara Jepang. Berdasarkan penilaian pemerintah, peristiwa ini dapat menyebabkan sekitar 298.000 kematian, memaksa 6,5 ??juta orang untuk mengungsi, dan menghancurkan 2,35 juta rumah.
“Jika bencana ini benar-benar terjadi, masa depan kita akan dipertaruhkan,” ujar Hosono.
Pemerintah juga memperkirakan hampir 200.000 kematian dapat terjadi akibat gempa dahsyat yang bersumber dari dua palung di lepas pantai utara Jepang. Gempa besar lainnya yang melanda wilayah metropolitan Tokyo diperkirakan dapat menelan 18.000 korban jiwa, menyebabkan 4,1 juta orang mengungsi, dan menghancurkan 400.000 rumah. Selain itu, menurut estimasi resmi, letusan Gunung Fuji dapat berdampak pada 790.000 orang serta mengganggu sistem transportasi, jaringan listrik, dan infrastruktur penting.
Badan baru ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi di pusat-pusat evakuasi.
Jepang telah lama dikritik karena fasilitas pusat evakuasinya yang kurang memadai. Para pengungsi biasanya ditempatkan berdesakan di gedung olahraga, pusat komunitas, atau ruang kelas yang minim privasi, tempat tidur, toilet bersih, maupun makanan hangat, sehingga kondisi lingkungan yang keras ini, menurut para ahli, berkaitan dengan munculnya masalah kesehatan hingga kematian.
Badan baru ini berupaya memperbaiki situasi tersebut dengan menyediakan toilet portabel yang bersih, dapur yang mampu menyajikan makanan hangat, fasilitas untuk mandi air hangat, serta tempat tidur dari kardus.
Gempa berkekuatan magnitudo 9 dan tsunami dahsyat yang melanda Jepang bagian utara pada Maret 2011 menewaskan hampir 19.800 orang, termasuk 3.810 kematian yang diakibatkan oleh kondisi kehidupan yang buruk setelah bencana terjadi. Pada bulan Juli, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang melanda prefektur Kumamoto di bagian barat daya menewaskan 38 orang serta menghancurkan atau merusak lebih dari 69.000 rumah, yang menyebabkan wilayah yang luas mengalami ketiadaan air dan listrik selama berminggu-minggu.
