Denpasar, Sirkuasi | Proyek pembangunan kios di kawasan Pantai Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, senilai Rp9,43 miliar terus menjadi sorotan setelah muncul persoalan batas lahan. Kontraktor proyek, PT Megah Tama Perkasa, mengakui enam dari delapan unit kios yang semula direncanakan telah dibongkar. Dinas Pariwisata Badung juga menerbitkan surat resmi yang mengatur pengurangan jumlah kios menjadi dua unit, pemindahan toilet ke area gate, hingga mekanisme perubahan pekerjaan dalam kontrak proyek tersebut.
Direktur PT Megah Tama Perkasa, I Wayan Sutaya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (13/11/2026), membenarkan adanya pembongkaran enam unit kios dari total delapan unit yang direncanakan.
“Dari sekitar delapan unit, enam unit itu dibongkar,” ujarnya.
Sutaya menyampaikan pekerjaan proyek dilaksanakan berdasarkan dokumen dan perencanaan yang telah disiapkan. Terkait persoalan batas lahan, pihaknya menyebut telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata Badung telah menerbitkan surat Nomor 000.3.3/3297/Dispar tertanggal 11 November 2026 tentang Informasi Keberlanjutan Pekerjaan. Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pariwisata Badung, Anak Agung Putri Mas Agung, ST, itu ditujukan kepada Direktur PT Megah Tama Perkasa.
Surat tersebut merupakan tanggapan atas surat kontraktor Nomor 240/MTP/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 mengenai kepastian jumlah unit kios yang harus dibongkar serta penetapan dan pemindahan lokasi toilet pada pekerjaan pembangunan gedung kios/koperasi/pasar di daya tarik wisata Pantai Pandawa.
Dalam surat itu, Dispar Badung menjelaskan rencana pembangunan delapan unit kios tipe I disesuaikan menjadi dua unit. Penyesuaian dilakukan karena sebagian tapak rencana kios berada di luar batas lahan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Badung.
Dispar Badung juga menegaskan penyedia jasa wajib memastikan seluruh bangunan yang dilanjutkan berada di dalam batas lahan milik atau yang dikuasai Pemkab Badung. Sementara itu, pembongkaran pekerjaan yang telah terbangun di luar batas lahan dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan proyek karena berkaitan langsung dengan batas penguasaan lahan. Dengan demikian, pekerjaan yang berada di luar bidang tanah Pemkab Badung tidak dapat dilanjutkan begitu saja tanpa kejelasan batas dan instruksi resmi dari pejabat berwenang.
Selain pengurangan jumlah kios, surat Dispar Badung juga mengatur pemindahan lokasi toilet ke area penataan gate. Pemindahan ini didasarkan pada kepastian status lahan, karena sebagian tapak toilet dalam rencana awal disebut berada di luar batas lahan Pemkab Badung.
Perubahan lokasi toilet juga mempertimbangkan penyesuaian zonasi dan sirkulasi pengunjung setelah jumlah kios dikurangi. Area gate dinilai lebih mudah dijangkau pengunjung karena menjadi titik keluar-masuk kawasan. Pertimbangan lainnya menyangkut kemudahan operasional dan pemeliharaan, termasuk akses kendaraan servis, penyedotan septic tank, serta jaringan air, listrik, dan pembuangan air limbah.
Meski lokasinya berubah, desain toilet baru diwajibkan mempertahankan kapasitas fasilitas sesuai rencana awal. Jumlah toilet atau kloset, urinoir, dan wastafel harus tetap sama, termasuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas.
Bentuk arsitektur toilet juga diminta menyesuaikan dengan desain gate, tidak menghambat sirkulasi maupun akses menuju pantai, serta memenuhi ketentuan pengolahan air limbah dan memperhatikan sempadan pantai.
Dispar Badung selanjutnya meminta kontraktor berkoordinasi dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk menyesuaikan site plan, denah kios, serta detail toilet berdasarkan kondisi lapangan dan hasil pengukuran batas lahan. Gambar revisi tersebut harus disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk mendapatkan persetujuan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Perubahan pekerjaan juga harus dituangkan melalui adendum kontrak sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dokumen pendukung yang diwajibkan meliputi perintah perubahan tertulis, berita acara pemeriksaan bersama, gambar revisi, perhitungan volume dan biaya pekerjaan tambah-kurang, berita acara negosiasi teknis dan harga, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan.
Surat tersebut turut mengatur bahwa penambahan nilai kontrak akibat perubahan pekerjaan, apabila ada, dibatasi maksimal 10 persen dari nilai kontrak awal dan harus didukung ketersediaan anggaran. Sementara pekerjaan lain yang berada di dalam batas lahan Pemkab Badung dan tidak terdampak penyesuaian tetap dilanjutkan sesuai kontrak dan jadwal.
Persoalan proyek ini sebelumnya juga mendapat keberatan dari warga yang mengklaim sebagian area pekerjaan berada di atas tanah milik mereka. Pemilik lahan mempersoalkan penggunaan bidang tanah tersebut untuk pembangunan kios, termasuk dugaan penempatan dan penumpukan material konstruksi tanpa izin.
Warga juga menuding lahan tersebut digunakan untuk menaruh material bangunan, menimbun puing-puing atau sisa bongkaran, serta melakukan penggalian tanah. Bahkan, sebagian area disebut dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan kios tanpa persetujuan pemilik tanah.
Persoalan batas lahan itu turut dikaitkan dengan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 14 Oktober 2026. Hasil pengukuran yang disebut diterbitkan pada 30 Oktober 2026 menjadi dasar keberatan pemilik tanah karena menunjukkan adanya bagian tapak kios yang diduga masuk ke bidang tanah warga.
Pemilik lahan juga telah mengajukan permohonan pemulihan atau penegasan kembali batas tanah pada Oktober 2026. Mereka meminta agar penggunaan lahan yang diklaim sebagai milik warga dihentikan dan bangunan yang telanjur berdiri di atasnya dibongkar.
Persoalan tersebut kemudian dibahas dalam koordinasi di Kejaksaan Negeri Badung pada Senin (9/11/2026), yang dipimpin Kasi Datun. Berdasarkan keterangan pemilik tanah, dalam pertemuan itu disampaikan bahwa bangunan yang berada di atas tanah warga harus dibongkar.
“Yang membangun di tanah orang harus dibongkar. Yang belum ada bangunan jangan membangun baru,” demikian pernyataan pemilik lahan mengenai tuntutannya.
Pemilik lahan menegaskan tidak meminta seluruh proyek dibatalkan. Mereka hanya meminta agar bangunan yang berdiri di atas tanah yang diklaim sebagai milik warga dibongkar dan tidak ada pembangunan baru di atas bidang tersebut tanpa persetujuan.
Warga juga mempertanyakan siapa pihak yang memberikan arahan penggunaan lahan, apakah pemeriksaan status dan batas tanah telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, serta siapa yang bertanggung jawab atas penempatan material, penimbunan puing, penggalian, dan pembangunan kios di area yang disengketakan.
Mereka meminta dokumen perencanaan, gambar kerja, batas lokasi proyek, serta dasar penggunaan lahan dibuka secara jelas. Menurut warga, persoalan ini perlu dijelaskan agar diketahui apakah terjadi kekeliruan dalam survei, perencanaan, atau pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Atas persoalan tersebut, warga juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa proyek senilai Rp9,43 miliar itu. Pemeriksaan diminta mencakup penggunaan anggaran, penentuan lokasi, proses pengadaan, pengawasan kontrak, hingga dugaan penggunaan tanah warga tanpa izin.
Pengakuan kontraktor mengenai pembongkaran enam kios dan terbitnya surat Dispar Badung menjadi perkembangan baru dalam persoalan proyek tersebut. Namun, sejumlah pertanyaan warga mengenai penggunaan lahan, penempatan material konstruksi, penimbunan puing, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait masih memerlukan penjelasan terbuka dari instansi dan pihak yang berwenang.
