Denpasar, Sirkulasi | Satpol PP Kota Denpasar hentikan sementara kegiatan pembangunan yang dipersoalkan warga di Perumahan Dukuh Sari, Banjar Dukuh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat. Langkah ini dilakukan setelah pihak pengembang dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pemanfaatan fasilitas umum dan akses jalan lingkungan yang menjadi sorotan masyarakat.
Direktur CV Karya Baru, I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja, memenuhi panggilan Satpol PP Kota Denpasar pada Senin (9/11/2026). Kehadirannya diterima langsung Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda/Kabid PPUD) Satpol PP Kota Denpasar, I Wayan Sumarjana, SH, MH, yang baru menjabat posisi tersebut.
Dalam pertemuan itu, Satpol PP menegaskan penanganan persoalan dilakukan secara normatif dengan mengedepankan kepastian hukum, keseimbangan kepentingan, serta perlindungan terhadap masyarakat.
Pengembang menegaskan telah memiliki komitmen penyerahan 30 persen lahan, sekaligus meminta Pemerintah Kota Denpasar menerapkan aturan secara adil terhadap seluruh pengembang perumahan.
Direktur CV Karya Baru, I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja, menegaskan pihaknya memiliki komitmen penyerahan sebagian lahan Fasum-Fasos kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk selanjutnya dihibahkan kepada masyarakat setempat.
Berdasarkan dokumen Berita Acara Kesepakatan Penetapan Bersama tahun 2000 yang disebut pihak pengembang, CV Karya Baru telah menyatakan komitmen penyerahan 30 persen lahan Fasum-Fasos. Namun, proses pelepasan hak dan penyelesaian administrasi pertanahan disebut belum berjalan tuntas hingga sekarang.
Persoalan tersebut menjadi penting karena menurut pihak pengembang, penyelesaian administrasi tidak hanya berkaitan dengan kesediaan menyerahkan lahan, tetapi juga membutuhkan kejelasan pihak penerima hibah dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh.
Dalam dokumen kesepakatan yang disebut ditandatangani bersama mantan Wali Kota Denpasar, A.A. Gde Ngurah Puspayoga, pada 2000, lahan tersebut diproyeksikan untuk dihibahkan kepada Banjar Dukuh Sari dan disahkan oleh Desa Adat Padangsambian Kaja.
Namun, menurut Sekretaris Ormas ARUN Bali, A.A. Gede Agung Aryawan, S.H., yang mewakili tim investigasi warga setempat, terdapat persoalan kelembagaan yang menjadi hambatan dalam proses administrasi tersebut.
Agung Aryawan alias Gung De menyebut Banjar Dukuh Sari belum terbentuk secara resmi di bawah Desa Adat Padangsambian Kaja. Sementara dalam administrasi pemerintahan, wilayah tersebut berstatus dusun di bawah Desa Dinas Padangsambian Kaja.
Satpol PP Kota Denpasar menghentikan sementara kegiatan pembangunan yang dipersoalkan warga di Perumahan Dukuh Sari, Banjar Dukuh Sari. (foto: ist)
“Alur hukum yang seharusnya berjalan adalah kesepakatan, pelepasan hak di BPN menjadi SHM Pemkot, lalu dihibahkan ke banjar. Karena di tengah jalan subjek penerima hibah tidak ada, prosesnya terhenti total sejak tahun 2000,” ujar Agung Aryawan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, perbedaan status kelembagaan antara dusun dalam administrasi pemerintahan dan banjar sebagai lembaga adat menjadi persoalan yang perlu diselesaikan agar proses hibah memiliki kepastian hukum.
Pihak pengembang memandang persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Sebab, komitmen penyerahan lahan yang disebut telah disepakati sejak 2000 semestinya diikuti dengan penyelesaian administrasi dan penetapan status penerima yang jelas.
Penelusuran PancarPOS menemukan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar pernah memfasilitasi mediasi Perumahan Dukuh Sari yang melibatkan CV Karya Baru pada Senin (2/3/2026).
Mediasi tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak masyarakat terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.
Dinas Perkimta Denpasar menyebut kegiatan mediasi melibatkan pengembang, perwakilan warga, dan instansi terkait. Agenda itu merupakan bagian dari upaya penyelesaian dinamika administrasi pertanahan serta percepatan penyerahan aset perumahan kepada pemerintah daerah.
Fakta adanya mediasi tersebut menunjukkan persoalan Dukuh Sari telah masuk dalam penanganan administrasi pemerintah daerah, meskipun penyelesaian akhirnya masih memerlukan kepastian dokumen dan status hukum tanah.
Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah dokumen dan ketentuan yang menjadi perhatian, terutama terkait komitmen penyerahan lahan, status penerima hibah, dan kewajiban penyediaan fasilitas umum perumahan.
Di tengah belum tuntasnya persoalan administrasi, penggunaan sejumlah bidang tanah yang disebut sebagai Fasum-Fasos juga menjadi perhatian masyarakat.
Agung Aryawan mengungkapkan, sejumlah bidang tanah yang dialokasikan sebagai Fasum-Fasos kini dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, termasuk bangunan toko dan garase yang disebut disewakan kepada pihak ketiga.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pemanfaatan lahan dan pengelolaan hasil sewanya.
“Selain menyalahi peruntukan awal sebagai fasilitas publik atau sosial, hasil pendapatan sewa komersial tersebut tidak tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar,” bebernya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Agung Aryawan yang masih membutuhkan pemeriksaan dokumen penguasaan, status bidang tanah, perizinan, serta bukti pengelolaan pendapatan untuk memastikan kebenarannya.
Ia juga menyoroti penggunaan lahan oleh perangkat dusun yang disebut dikhawatirkan tidak memiliki dasar hukum kuat apabila dikelola sebagai pelaba pura layaknya aset milik banjar adat.
Persoalan lain yang disampaikan adalah adanya bangunan tempat pertemuan yang disebut menggunakan dana APBDes, sementara alas hak atas tanah yang digunakan belum jelas. Kondisi ini dinilai perlu mendapat pemeriksaan agar penggunaan anggaran publik memiliki dasar administrasi dan hukum yang memadai.
Di tengah polemik tersebut, I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja meminta Pemerintah Kota Denpasar bersikap adil terhadap seluruh pengembang perumahan, khususnya dalam penerapan persyaratan Fasum-Fasos dan perizinan pembangunan.
Menurut pihak pengembang, penegakan aturan tidak boleh hanya menyasar satu perusahaan, tetapi harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengembang yang beroperasi di Denpasar.
Raka juga menyoroti perlunya pemeriksaan terhadap pengembang yang memperoleh izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meskipun disebut memiliki penyediaan Fasum-Fasos kurang dari 30 persen.
Permintaan tersebut menempatkan persoalan Dukuh Sari dalam konteks penegakan aturan perumahan yang lebih luas, yakni memastikan setiap pengembang memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap persyaratan perizinan, luasan Fasum-Fasos, rencana tapak, serta dokumen penyerahan PSU dinilai penting agar tidak terjadi perlakuan berbeda terhadap pengembang.
Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah dokumen dan ketentuan yang menjadi perhatian, terutama terkait komitmen penyerahan lahan, status penerima hibah, dan kewajiban penyediaan fasilitas umum perumahan.
Di tengah belum tuntasnya persoalan administrasi, penggunaan sejumlah bidang tanah yang disebut sebagai Fasum-Fasos juga menjadi perhatian masyarakat.
Agung Aryawan mengungkapkan, sejumlah bidang tanah yang dialokasikan sebagai Fasum-Fasos kini dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, termasuk bangunan toko dan garase yang disebut disewakan kepada pihak ketiga.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pemanfaatan lahan dan pengelolaan hasil sewanya.
“Selain menyalahi peruntukan awal sebagai fasilitas publik atau sosial, hasil pendapatan sewa komersial tersebut tidak tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar,” bebernya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Agung Aryawan yang masih membutuhkan pemeriksaan dokumen penguasaan, status bidang tanah, perizinan, serta bukti pengelolaan pendapatan untuk memastikan kebenarannya.
Ia juga menyoroti penggunaan lahan oleh perangkat dusun yang disebut dikhawatirkan tidak memiliki dasar hukum kuat apabila dikelola sebagai pelaba pura layaknya aset milik banjar adat.
Persoalan lain yang disampaikan adalah adanya bangunan tempat pertemuan yang disebut menggunakan dana APBDes, sementara alas hak atas tanah yang digunakan belum jelas. Kondisi ini dinilai perlu mendapat pemeriksaan agar penggunaan anggaran publik memiliki dasar administrasi dan hukum yang memadai.
Di tengah polemik tersebut, I Gusti Ngurah Raka Wiratmaja meminta Pemerintah Kota Denpasar bersikap adil terhadap seluruh pengembang perumahan, khususnya dalam penerapan persyaratan Fasum-Fasos dan perizinan pembangunan.
“Penegakan aturan tidak boleh hanya menyasar satu perusahaan, tetapi harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh pengembang yang beroperasi di Denpasar”, Ujarnya.(*)
