Badung, Sirkulasi | Pengusaha dan komunitas di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Badung, harus mengeluarkan dana patungan Rp55 juta setiap bulan untuk mengawasi kendaraan berknalpot brong dan aksi kebut-kebutan yang mengganggu kenyamanan kawasan pariwisata. Gerakan mandiri ini mulai menunjukkan hasil setelah pengawasan dilakukan selama dua hingga tiga minggu.
Kadek Subandi, salah seorang pengusaha di kawasan Pererenan dan Canggu, mengatakan keluhan terhadap motor berknalpot bising sebelumnya terus bermunculan, termasuk dari masyarakat asing yang tinggal di kawasan tersebut.
“Dalam dua tiga bulan ini banyak sekali masyarakat asing di grup kita yang komplain. Motor brong-brong setiap hari gila-gilaan, ratusan. Akhirnya kita rapat di komunitas untuk mencari solusi,” ungkap Subandi saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Pertemuan komunitas yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang, terdiri atas warga dan pelaku usaha, dihadiri sekitar 60 peserta. Hadir pula pengusaha, kelian adat, kepala pecalang, dan babinkamtibmas.
Dari pertemuan tersebut, komunitas mengusulkan pengawasan langsung di jalan masuk kawasan Pererenan. Kendaraan yang menggunakan knalpot brong diminta tidak masuk dan diarahkan kembali.
Para pengusaha kemudian mengumpulkan dana secara mandiri untuk membayar petugas pengawasan. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp55 juta per bulan, bukan berasal dari anggaran desa, melainkan urunan para pelaku usaha.
Sebanyak 12 titik pengawasan dipasang untuk mengingatkan pengendara agar memperlambat kendaraan, tidak kebut-kebutan, serta mematuhi zebra cross.
“Dua tiga minggu berjalan, jumlah motor yang lewat sudah berkurang dan mulai banyak yang mengganti knalpotnya. Sekarang Pererenan nyaman sekali. Dulu motor brong-brong menarik dari ujung ke ujung, sekarang mulai tidak ada,” katanya.
Subandi menegaskan pengusaha tidak bermaksud mengambil alih kewenangan pemerintah, tetapi berupaya menjaga lingkungan tempat mereka menjalankan usaha sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata Bali.
Namun, menurutnya, gerakan komunitas tidak akan cukup jika pemerintah dan kepolisian tidak ikut mengambil tindakan tegas.
“Kita bukan mau mencari muka. Ini tanggung jawab sosial kita sebagai pengusaha. Tetapi kalau pemerintah tidak ikut turun tangan, kita hanya komunitas kecil. Mana bisa beres?” tegasnya.
Ia meminta kepolisian tidak hanya menindak pengendara, tetapi juga memeriksa bengkel yang melakukan modifikasi knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Siapa bengkel yang mengerjakan ini? Harus datang, diperiksa, dan ditindak kalau memang melanggar. Jangan hanya pengendaranya, tetapi sumber persoalannya juga harus diperiksa,” ujarnya.
Subandi juga menyoroti perusahaan transportasi daring seperti Gojek dan Grab. Menurutnya, perusahaan harus ikut bertanggung jawab terhadap kendaraan dan perilaku pengemudi yang menjalankan layanan.
“Perusahaan sendiri harus menindak drivernya. Jangan dibiarkan. Kendaraannya juga harus diperiksa keselamatannya. Jangan sampai pengemudi menggunakan motor brong dan berkendara seenaknya,” katanya.
Ia mencontohkan kebijakan internal perusahaan di kawasan Pererenan yang memiliki lebih dari 400 karyawan. Perusahaan tersebut menerapkan larangan penggunaan motor berknalpot brong bagi karyawan, disertai teguran hingga sanksi tegas apabila aturan tidak dipatuhi.
Subandi menilai kepedulian terhadap Bali harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya imbauan.
“Kalau setiap karyawan membawa motor brong, bagaimana? Kita di HRD melarang karyawan memakai motor brong. Kalau ketahuan, ditegur. Kalau tidak mau mendengar, bisa sampai dipecat,” ujarnya.
Menurutnya, Bali sebagai destinasi pariwisata harus mampu menjaga kenyamanan lingkungan. Ia membandingkan pengalaman di Shanghai yang memiliki populasi sekitar 27 juta orang, tetapi sistem transportasi dan penggunaan kendaraan listrik membuat kebisingan lebih terkendali.
“Kalau 27 juta orang semuanya menggunakan motor brong, kota itu seperti apa? Kita di Bali mungkin belum sampai ke sana, masih bertahap. Tetapi jangan sampai persoalan kebisingan dibiarkan,” katanya.
Subandi berharap pemerintah, kepolisian, perusahaan transportasi daring, dan pelaku usaha bengkel dapat bergerak bersama. Pengusaha Pererenan telah menunjukkan kesediaan mengeluarkan biaya, tetapi penanganan kendaraan berknalpot bising membutuhkan pengawasan dan penegakan aturan secara berkelanjutan.
