Denpasar, Sirkulasi | Sekretaris DPD Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali, A A Gede Agung Aryawan, ST alias Gung De mengkritisi isu viral di media sosial dugaan praktik adanya dugaan uang atensi puluhan juta dari sejumlah pemilik akomodasi di Bali mulai dari layanan jamuan makan, minum serta menginap gratis oknum pejabat di akomodasi wisata.
Gung De Aryawan menilai praktik tersebut berdampak langsung pada membengkaknya biaya operasional pengusaha pariwisata terutama pemilik akomodasi di Bali sehingga UMP Bali tetap berada pada kisaran Rp 3,2 Juta.
“Kalau pengusaha sudah terbebani biaya atensi ke oknum pejabat yang mahal, ditambah harus menanggung makan, minum, dan nginap gratis oknum pejabat arogan, akhirnya yang paling mudah ditekan adalah gaji pegawai,” tegas Agung Aryawan, Kamis (2/10/2026).
Ia menduga adan praktek persekongkolan antara oknum pengusaha dan oknum pemerintah serta oknum punya kuasa yang sengaja menjaga UMP Bali tetap murah di angka Rp 3,2 juta, padahal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) riil di Bali, khususnya Badung dan Denpasar, sudah menyentuh Rp 5,2 juta.
“Ini bentuk perbudakan upah murah terselubung terhadap pekerja lokal sektor pariwisata. Pengusaha kecil menjerit karena beban pungutan, akhirnya pekerja lokal yang jadi korban,” ujarnya.
Untuk itu, DPD ARUN Bali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk turun mengusut dugaan beban biaya pengusaha kepada oknum pejabat tersebut.
“Kami minta KPK dan Kejaksaan usut tuntas. Jika terbukti ada uang atensi dan perjamuan gratis, itu jelas gratifikasi. Jangan sampai budaya atensi ini menjadi alasan sistematis untuk menekan upah pekerja lokal di Bali,” tutupnya.
