Jakarta, Sirkulasi | Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia meyakini Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bakal menjadi kontestan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
Doli merespons pidato AHY dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat pada Sabtu (5/9/2026).
Dia setuju sepenuhnya dengan pernyataan AHY dalam pidatonya yang menyinggung soal kekuasaan sebagai amanah yang memiliki batas waktu.
“Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing positionnya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” kata Doli, Senin (7/9/2026).
Namun, Wakil Ketua Baleg DPR itu mengaku heran dengan substansi pidato AHY. Sebab, saat ini negara tengah menghadapi tantangan besar. Apalagi, Demokrat dan AHY juga bagian dari koalisi pemerintah yang mestinya ikut bertanggung jawab.
Menurut Doli, pernyataan AHY mulai membuka persaingan dalam pilpres mendatang. Dia menduga, beberapa kekuatan yang akan menjadi kontestan mulai pasang kuda-kuda.
“Fenomena seperti itu, semakin menguatkan bahwa ternyata magnet Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” katanya.
Doli juga menyoroti pidato Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang identik dengan poros kekuatan politik Solo sebelumnya. Dan kini diikuti AHY sebagai poros kekuatan politik Cikeas, meski keduanya sama-sama berada dalam perahu koalisi pemerintah.
“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu poros politik penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029,” katanya.
Meski begitu, Golkar, kata Doli, menghormati setiap jalan politik setiap partai, sebagai kedaulatan dan otoritas internal. Dia menegaskan pihaknya saat ini tetap fokus membantu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY dalam pidatonya di kantor DPP Partai Demokrat, menyinggung sejumlah isu terkait pemilu. AHY meminta seluruh kader, baik yang berada di eksekutif, legislatif, maupun kepala daerah untuk senantiasa peka dan jujur terhadap kenyataan yang dirasakan oleh rakyat di lapangan.
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” katanya.
Dia juga menyinggung pentingnya profesionalisme dan netralitas bagi seluruh alat serta aparatur negara, terutama ketika Pemilu. Menurut AHY, salah satu amanah penting reformasi adalah memastikan TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan seluruh aparatur negara berdiri di atas semua golongan serta tidak memihak dalam politik praktis.
“TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua,” katanya.
Belum ada pernyataan dari AHY maupun Demokrat terkait pernyataan Doli Kurnia ini. Demokrat dan Golkar sama-sama berada dalam koalisi pemerintahan saat ini.Jika AHY sebagai Ketum Demokrat menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menjabat Menteri Energi Sumber Daya Mneral.
