Jakarta, Berita Sirkulasi | Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Muhammad Lutfi menilai Indonesia hanya dijadikan tempat sampah oleh Singapura usai negara tetangga tersebut protes soal asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Lutfi merespons langkah Pemerintah Singapura yang mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @m.lutfi, Selasa (20/10), Lutfi membongkar praktik bisnis para perusahaan yang bergerak di bidang sawit dan beroperasi di Indonesia, tetapi berlindung di balik bendera Singapura.
Ia menuding para taipan sawit meminjam uang hingga triliunan rupiah dari bank dalam negeri untuk membangun perkebunan raksasa di Indonesia, mengingat bank di Singapura enggan mengambil risiko pinjaman tersebut.
Namun, setelah perkebunan beroperasi dan menghasilkan, Lutfi menyebut perusahaan-perusahaan itu justru mendirikan perusahaan induk (holding) di Singapura, melantai di bursa saham sana, dan membayar pajak jauh lebih murah di negara tersebut.
“Mereka mendirikan perusahaan induk dengan bendera Singapura dan kemudian membayar pajak dengan murah melalui struktur bendera tersebut,” kata Lutfi.
Menurutnya, keuntungan berlipat ganda dari praktik tersebut kemudian diinvestasikan ke family office di Singapura yang memiliki syarat aset minimum 20 juta dolar.
“Ini seperti mempunyai rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan air besar di Indonesia,” ujar Lutfi.
Ia pun menyoroti praktik ini sebagai Transfer Pricing, yakni skema menjual barang mentah dari Indonesia ke perusahaan dagang mereka di Singapura untuk menggeser keuntungan dan meminimalkan pajak penghasilan di RI.
“Barang mentahnya dijual terlebih dahulu dari Indonesia ke perusahaan dagang mereka di Singapura supaya nilai keuntungannya digeser ke luar negeri, didesain supaya tax efektif, membayar pajak penghasilannya seminimal mungkin di Indonesia, dan memarkir kekayaannya di Singapura,” ujar Lutfi.
Akibat skema tersebut, kata Lutfi, family office para taipan semakin membesar dan komisi pengelolaannya masuk ke Pemerintah Singapura.
“Indonesia yang kebagian asap, rusak lingkungan, dan buruk namanya, sementara Singapura yang mengantongi keuntungannya,” ujar Lutfi.
Lutfi turut membeberkan model ekonomi Singapura yang tidak memiliki lahan dan pasar domestik yang luas.
Jadi, Singapura disebut memikat investor dengan pajak rendah sekitar 5-15 persen untuk mendirikan kantor pusat, sedangkan pabrik dan kebunnya dibebankan ke negara tetangga yang harganya lebih murah.
Lutfi pun mendesak Singapura untuk tidak sekadar menegur tujuh perusahaan tersebut, melainkan mengambil tindakan tegas dengan menggeledah langsung kantor-kantor pusatnya menggunakan hukum Singapura.
Jumat lalu (16/10), Singapura menyatakan akan mengeluarkan peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang mereka identifikasi sebagai pihak paling bertanggung jawab atas karhutla beberapa waktu belakangan ini.
Singapura di Balik Jatuh IHSG
Eks Menteri Perdagangan RI ini juga menuding pihak-pihak dari Singapura berupaya menekan pasar saham Indonesia melalui lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Lutfi merupakan mendag pada dua era kepresidenan. Pertama, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjabat Mendag pada 14 Februari- 20 Oktober 2014. Kedua, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana ia menjabat Mendag pada 23 Desember 2020-15 Juni 2022.
Lutfi menduga ancaman perubahan status pasar modal Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market) bertujuan memicu kepanikan agar investor asing bisa kembali membeli saham Indonesia dengan harga lebih murah.
Ia menyebut perusahaan investasi milik Singapura, Temasek dan GIC, memiliki pengaruh besar terhadap MSCI. Namun, ia tak menyertakan bukti independen yang mengonfirmasi dugaan adanya tekanan dari kedua lembaga tersebut.
“Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?” kata Lutfi dalam unggahan reelsnya di aku Instagram resminya @m.lutfi pada Senin (19/10).
Ia juga mengklaim mendapat informasi mengenai seorang petinggi GIC bernama Rachel Goh yang disebutnya menekan MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia. Klaim tersebut belum terverifikasi secara independen.
Menurut Lutfi, perubahan klasifikasi pasar berpotensi memicu penurunan harga saham Indonesia. Ia menduga tekanan itu dapat dimanfaatkan investor asing untuk kembali masuk dan membeli saham pada harga yang lebih rendah.
“Dana-dana institusi asing ini sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Masalahnya, waktu mereka keluar, bursa kita tidak hancur. Karena harganya tidak turun, mereka tidak bisa masuk lagi buat beli murah,” ujarnya.
Lutfi menegaskan pernyataannya bukan untuk membela pemerintah, melainkan untuk membela kepentingan Indonesia. Ia mengajak masyarakat tidak terpecah oleh persoalan tersebut dan meminta publik menjaga kepentingan nasional di tengah tekanan terhadap pasar modal.
“Jadi, buat bangsa Indonesia, jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik. Kita jaga harga diri bangsa kita sendiri,” kata Lutfi.
MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Keputusan final dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.
MSCI menyatakan langkah tersebut didasari masukan pelaku pasar mengenai ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya dampak reformasi pasar modal secara konsisten.
Tidak ada bukti dalam pengumuman MSCI yang mengonfirmasi tuduhan Lutfi mengenai keterlibatan Singapura.
