Kendari, Sirkulasi | Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Kendari kembali menggelar tripartit bersama PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) yang dimediatori oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, Senin 9 Maret 2026 di Kantor PT TAS Keurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Kota Kendari.
Hal ini setelah sebelumnya terjadi bifartit yang tak menemukan hasil terkait tak dibayarkannya pesangon serta ketidakjelasan kontrak salah seorang pekerja bernama Saddam.
Perselisihan hubungan industrial antara mantan pekerja bernama Sadam dan perusahaan PT Tiara Abadi Sentosa (TAS) hingga kini belum menemukan kesepakatan. Pertemuan yang melibatkan kedua pihak bersama mediator dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Kendari masih berlangsung alot dan rencananya akan dilanjutkan pada sidang mediasi ketiga.
Ketua (KSBSI) Kendari sekaligus Kuasa hukum Saddam, Iswanto Sugiarto, mengatakan pihaknya menuntut pemenuhan hak pesangon kliennya yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Menurutnya, terdapat ketidakjelasan status hubungan kerja yang dijalani oleh Saddam selama ini.
“kami sangat menyangkan dalam mediasi Ke-2 ini, kami pikir akan terjadi Kesepakatan karna mediasi langsung di kantor PT TAS tetapi yang terjadi tidak sesuai harapan,”ucapnya.
Iswanto menjelaskan bahwa klieanya An. Saddam telah bekerja 10 tahun di PT TAS dan wajib mendapatkan pesangon.
Dalam hal itu Iapun menjelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 3 dan 4, pekerja yang bekerja selama 21 hari dalam satu bulan secara berturut-turut selama tiga bulan seharusnya berubah status menjadi pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
“Kalau seseorang bekerja 21 hari dalam sebulan secara berturut-turut selama tiga bulan, meskipun awalnya harian, secara aturan statusnya berubah menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Tetapi yang diberikan PT TAS ini justru masih dianggap sebagai pekerja harian,” jelasnya.
Iswanto juga menyoroti alasan perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar hak pesangon karena kondisi keuangan. Namun dalam aturannya, berdasarkan Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 disebutkan jumlah pesangon yang harus dibayarkan dan pada Pasal 43 diatur, bahwa perusahaan atau pemberi kerja bisa mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja, apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan, perusahaan tutup dan mengalami kerugian, perusahaan pailit.
“Ketika perusahaan mengatakan tidak ada uang atau sedang mengalami kesulitan keuangan, itu harus dibuktikan melalui putusan pengadilan niaga bahwa perusahaan benar-benar bangkrut. Tidak bisa hanya menyatakan secara sepihak,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap pada sidang mediasi berikutnya mediator dapat mengeluarkan anjuran resmi apabila kesepakatan belum tercapai.
“Langkah kami selanjutnya menunggu sidang mediasi ketiga. Harapan kami mediator dapat mengeluarkan anjuran. Setelah itu kami juga berencana membawa persoalan ini ke DPR melalui rapat dengar pendapat untuk mempertanyakan aktivitas perusahaan, tenaga kerja, serta izin-izin yang dimiliki,” tutupnya.(*ade)
