Badung, beritasirkulasi – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali bersama Satpol PP Kabupaten Badung dan aparat terkait menggelar sidak ke proyek pembangunan hotel berbintang di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, pada Jumat, 28 Februari 2025. Hotel yang dikelola oleh PT. Step Up Solusi Indonesia ini sempat menjadi perbincangan karena adanya dugaan pelanggaran ketinggian bangunan yang melebihi batas yang diizinkan. Mewakili tim di lapangan, Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, memberikan pernyataan resmi yang mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan pengecekan bersama tim terpadu berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 846 Tahun 2025.
Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pembangunan hotel yang dinilai berpotensi melanggar aturan tata ruang. “Kami bersama tim terpadu telah melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa pembangunan hotel ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk saat ini, temuan awal dari OPD teknis menunjukkan bahwa ketinggian bangunan belum terbukti melampaui batas yang ditentukan. Namun, karena pembangunan masih berlangsung, kami akan terus memantau perkembangannya,” ujar Dharmadi.
Dalam sidak yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.00 WITA tersebut, tim terpadu terdiri dari empat personel Satpol PP Provinsi Bali, lima personel dari Dinas PUPR Provinsi Bali, serta dua personel dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bali. Mereka juga menggunakan tiga unit mobil operasional untuk mendukung kegiatan pemeriksaan di lapangan. Setibanya di lokasi proyek, tim diterima oleh tiga orang perwakilan manajemen PT. Step Up Solusi Indonesia. Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa pembangunan hotel yang dikerjakan oleh kontraktor Wijaya Kusuma ini memiliki konsep terasering dengan 25 unit vila yang masing-masing dilengkapi kolam renang. Sementara, revetment atau pengaman pantai hanya berjarak 30 meter dengan kedalaman 5 meter
Bangunan hotel ini didesain dengan struktur tiga lantai ke atas dan tiga lantai ke bawah, mengikuti kontur tanah di kawasan tersebut. Dalam sidak ini, tim PUPR melakukan pengukuran tinggi bangunan dari dasar bangunan, sementara Dinas LHK memastikan bahwa bangunan yang menjorok ke pantai telah memenuhi aturan sempadan pantai serta memiliki izin revetment. “Revetment atau pengaman pantai yang dibangun sudah memiliki izin rekomendasi dari Dinas LHK Provinsi Bali dan pemerintah pusat. Dokumen lingkungan seperti AMDAL serta rekomendasi lingkungan juga sudah dikeluarkan oleh DLH Kabupaten Badung,” jelas Dharmadi.
Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hotel bintang juga telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Namun, pihak berwenang masih melakukan pendalaman terkait perizinan administrasi lainnya. Satpol PP Provinsi Bali menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara intensif terhadap tahapan pembangunan hotel ini. Semua OPD teknis yang terlibat dalam sidak diminta untuk membuat kajian tertulis, yang nantinya akan dikompilasi oleh Satpol PP sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. Dharmadi juga meminta agar pihak pengelola hotel segera melengkapi dokumen perizinan untuk bangunan penunjang lainnya, seperti villa, spa, bar, dan restoran, agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami meminta PT. Step Up Solusi Indonesia untuk segera mengirimkan rancangan teknis gambar ke Dinas PUPR Kabupaten Badung. Hal ini penting agar semua bangunan yang berdiri sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pembangunan hotel ini dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.
Dikerahui sebelumnya, pembangunan hotel di Bali tak ada hentinya. Terakhir viral video yang diambil dari Pantai Kedonganan, mengarah ke Jimbaran. Terlihat beberapa hotel muncul, ada satu yang menjadi perhatian, sangat tinggi dan dibibir Pantai. Ternyata hotel yang sedang dibangun ini adalah, hotel yang sejak awal berkasus milik PT Step Up Solusi di Pantai Jimbaran. Awalnya viral dan sempat dihentikan, Ketika seenaknya memangkas tebing, kemudian hasil pemangkasan tebingnya ditimbunkan ke kalaut. Sehingga dianggap melakukan aktivitas reklamasi tanpa kejelasan izin.
Video itu mendapatkan tanggapan dari Anggota DPD RI dapil Bali Ni Luh Djelantik. Srikandi Bali itu angkat bicara dan mendesak transparansi terkait proyek hotel tersebut. Mestinya pemerintah mampu menyaring investasi, agar tidak merusak alam Bali. Tak hanya itu, proyek ini juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai legalitasnya. Apakah proyek ini telah mengantongi izin yang sah? Apakah ada studi dampak lingkungan yang telah dilakukan sebelum pembangunan dimulai? Ni Luh Djelantik menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan aturan yang berlaku.
“Pembangunan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Kita tidak boleh mengorbankan alam demi kepentingan sesaat,” ujar Ni Luh Djelantik melalui akun media sosialnya. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Bupati I Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bagus Sucipta, untuk segera memberikan klarifikasi terkait proyek ini. “Masyarakat berhak tahu. Apakah proyek ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Jika tidak, pemerintah harus bertindak tegas,” tambahnya. Menyengkut dengan dugaan pelanggaran Perda RTRW, memangkas tebing, membangun bangunan tinggi lebih dari 15 meter dan mencaplok sempadan Pantai. angga/dayak
