Jakarta, SIrkulasi | PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa beberapa hari ini. Direktur utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku pihaknya memahami kesulitan yang dialami masyarakat atas peristiwa tersebut.
Adapun salah satu alasan di balik pemadaman bergilir ini adalah kendala teknis yang terjadi di dua pembangkit listrik di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra PLN. Keduanya mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
“Kami menghadapi tantangan, ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami,” ujar Darmawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Darmawan menyampaikan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit Independent Power Producer (IPP), menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Terkait kendala tersebut, tutur Darmawan, PLN bersama mitra pembangkit listriknya mengerahkan tim untuk perbaikan dua PLTU besar tersebut.
Dengan demikian, Darmawan berharap perbaikan dua PLTU tersebut bisa berjalan dengan cepat dan lancar, sehingga kedua pembangkit tersebut bisa segera pulih dan kembali memasok listrik ke sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap dia.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah membantu PLN dalam proses perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah wilayah sejak awal Juni 2026. Berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu berbeda-beda.
Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam dalam sehari. Bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengendara.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.
“Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” kata Greg.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mendesak PLN segera menangani pemadaman listrik bergilir khususnya yang terjadi di wilayah Jawa, Sumatra dan Bali, baik dari aspek pasokan batubara maupun kinerja pembangkit.
“Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni),” ungkap Eddy seperti dikutip siaran pers, Sabtu (20/6/2026).
“Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata,” lanjutnya.
Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, di negara yang kaya akan produksi batubara, krisis pasokan batubara sepatutnya tidak sampai terjadi. Oleh karena itu, Eddy mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubara, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat itu juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat perizinan produksi batubara agar produsen bisa segera bekerja agar pasokan batubara dalam negeri bisa terpenuhi.
“Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang “nakal” dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation,” kata Eddy.
Pada akhirnya, Eddy meminta semua pemangku kepentingan untuk memandang kejadian pemadaman listrik berkala ini sebagai momentum untuk mempercepat transisi energi dengan membangun sumber-sumber energi terbarukan yang sebagian besar dapat menggantikan ketergantungan listrik nasional dari batubara
“Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal,” ujar Eddy.
“Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100GW dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional,” pungkas Doktor Ilmu Politik UI ini.(*ade)
