Aklamasi Mutlak! Made Ariandi Perpanjang Kendali Kadin Bali
Kadin Bali telah menyiapkan langkah konkret agar organisasi benar-benar menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.
Denpasar, PancarPOS | Made Ariandi kembali mengukuhkan dominasinya di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali. Tanpa pesaing, Ariandi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kadin Bali periode 2025–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Bali yang digelar di Hotel Aryaduta Kuta, Badung, Jumat (12/12/2025).
Kemenangan tanpa lawan ini menandai periode kedua kepemimpinan Ariandi, sekaligus mempertegas posisinya sebagai figur sentral dunia usaha Bali di tengah dinamika pemulihan ekonomi, tekanan investasi asing, serta tantangan keberlangsungan UMKM lokal.
Dalam sambutannya, Ariandi menegaskan bahwa proses pemilihan Ketua Kadin Bali telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan organisasi. Ia menjelaskan bahwa syarat pencalonan ketua mensyaratkan dukungan minimal dari empat Kadin kabupaten/kota.
“Kesimpulannya, peluang akan terbuka lima tahun lagi. Kami tentu akan mendukung siapa pun yang maju pada periode berikutnya,” ujar Ariandi.
Ia juga mengulas kembali dinamika Kadin Bali sejak 2019, ketika organisasi sempat menghadapi konflik internal hingga Ketua Umum Kadin Indonesia saat itu, Rosan Roeslani, turun langsung sebagai Pelaksana Tugas selama satu tahun empat bulan.
Dengan nada reflektif, Ariandi mengaku sebelum maju pada periode pertama tahun 2020, ia sempat meminta pandangan dan restu para senior Kadin. “Saya datang bertanya, apakah saya pantas melanjutkan. Mereka memberi dorongan, dan akhirnya saya memberanikan diri,” tuturnya.
Kini, setelah kembali mendapat mandat, Ariandi menegaskan komitmennya menjalankan amanah periode kedua. “Saya kembali menghadap para senior. Karena sudah diberikan kepercayaan, amanah ini wajib saya jalankan,” tegasnya.
Dalam sesi wawancara dengan awak media, Ariandi menekankan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat peran Kadin Bali dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan UMKM. Ia menyebut Kadin Bali terus menyelaraskan program dengan Kadin Indonesia agar sejalan dengan agenda nasional.
“Kami berkomunikasi dengan Kadin Indonesia. Dari program pemerintah Rp200 triliun, potensi pembiayaan itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali UMKM yang kondisinya paling berat,” katanya.
Ariandi menegaskan bahwa tantangan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk stagnan. “Setiap hari pasti ada tantangan. Itu hal biasa. Yang penting kita bergerak untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah,” ujarnya.
Menanggapi isu pengusaha Bali yang terseret persoalan hukum, Ariandi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Menurutnya, banyak persoalan muncul akibat lemahnya pemahaman terhadap aturan perizinan.
“Pengusaha harus paham aturan. Jangan sampai tiba-tiba melanggar tanpa sadar. Komunikasi itu kunci agar tidak terjerumus masalah hukum. Tidak ada undang-undang yang lebih baik selain patuh pada aturan yang ada,” tegasnya.
Terkait penguatan UMKM, Ariandi mengungkapkan Kadin Bali telah menyiapkan langkah konkret agar organisasi benar-benar menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha. Ia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan sejumlah bank BUMN, seperti BRI, Mandiri, dan BNI, untuk memastikan porsi pembiayaan UMKM benar-benar berjalan sesuai mandat nasional.
Kepemimpinan Ariandi juga mendapat dukungan penuh dari Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie melalui sambutan yang dibacakan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Taufan E.N. Rotorasiko, memberikan tiga arahan strategis kepada Kadin Bali.
Arahan tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan berbasis integrasi pertanian dan pariwisata, pengembangan ekonomi hijau berbasis adat dengan semangat wana kerthi, serta revolusi SDM dan pendidikan vokasi agar lulusan SMK dan politeknik Bali terserap langsung ke dunia kerja.
Dengan mandat periode kedua ini, Ariandi menegaskan tekadnya menuntaskan agenda besar Kadin Bali. “Lima tahun terakhir penuh tantangan. Karena itu, periode ini harus menjadi fase penuntasan pemberdayaan UMKM, perlindungan pengusaha lokal, dan peningkatan daya saing ekonomi Bali,” ujarnya.
Musprov VIII Kadin Bali pun menjadi penanda penting arah ekonomi Bali ke depan, di tengah persimpangan pemulihan pariwisata, ledakan ekonomi digital, serta meningkatnya aktivitas usaha warga negara asing. Kadin Bali diharapkan tidak hanya responsif, tetapi mampu memberi arah strategis bagi pembangunan ekonomi daerah.(*)
