Jakarta, Sirkulasi – Pemeritah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara peluang menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun depan meskipun tidak dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam nota keuangan hari ini. Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan itu. Menurutnya, kebijakan fiskal untuk 2026 sudah ditetapkan.
“Untuk gaji, kita juga akan melihat fiscal space 2026 yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani pada Konferensi Pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).
Sementara ini, Sri Mulyani masih merujuk pada kebijakan penerimaan CPNS yang telah disepakati. Ia terus berkomunikasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
Sebelumnya, Prabowo tidak membahas kenaikan gaji PNS pada nota keuangan dan pengantar APBN 2026 di Sidang Tahuanan MPR. Ia hanya membahas postur fiskal dan beberapa kebijakan untuk 2026.
Salah satunya perintah untuk Danantara memperbaiki kinerja BUMN. Ia juga menyinggung kebijakan pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem.
“Masa ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun?” ucapnya disambut riuh anggota MPR.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, nota keuangan menjadi momen pengumuman kenaikan gaji PNS. Misalnya, pada nota keuangan 2023 mengumumkan kenaikan gaji PNS pada 2024.
Pada nota keuangan terakhirnya, Jokowi tidak mengumumkan kenaikan gaji PNS. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan hal itu akan diumumkan presiden terpilih Pilpres2024.
“Nanti pak Prabowolah (yang umumkan),” kata Anas usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, 16 Agustus 2024.
